KEBIJAKAN FISKAL DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA
Arti Definisi / Pengertian Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy)
Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel berikut:
1) Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
2) Pola persebaran sumber daya
3) Distribusi pendapatan
Pengeluaran pemerintah berasal dari pajak yang di perolehnya. Pengeluaran pemerintah bila di salurkan secara tepat akan meningkatkan perekonomian di suatu negara. Misalnya pembangunan proyek pemerintah seperti pembangunan jalan tol, akan mengurangi masalah kemacetan. Sumber daya yang tadinya hanya terpusat di daerah tertentu saja dapat diatasi dengan di bangunnya fasilitas-fasilitas penting yang dibutuhkan masyarakat melalui pengeluaran pemerintah.
Pengeluaran pemerintah juga mempengaruhi distribusi pendapatan masyarakat. Karena penghasilan yang diperoleh karyawan/pegawai negeri termasuk dalam catatan pengeluaran pemerintah. Oleh sebab itu, kebijakan fiskal merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar aktivitas perekonomian tetap stabil dan tidak menimbulkan efek akibat guncangan kebijakan fiscal. Dengan kebijaksanaan fiskalnya pemerintah dapat mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan seperti keadaan dimana banyak pengangguran , inflasi , neraca pembayaran internasionla yang terus menerus defisit dan sebagainya.
Ada analisis yang dipakai dalam kebijakan fiscal
- Analisis kebijaksanaan fiskal dalam sistem perpajakan yang sederhana.
Dengan adanya tindakan fiskal pemerintah, pengeluaran masyarakat untuk konsumsi tidak lagi secara langsung ditentukan oleh tinggi rendahnya pendapatan nasional, akan tetapi oleh tinggi rendahnya pendapatan yang siap untuk di belanjakan atau disposable income
- Analisis kebijaksanaan fiscal dalam system perpajakan yang Built-in Flexible
Yang dimaksud dengan system perpajakan yang built-in flexible adalah system pemungutan pajak pendapatan, maksudnya adalah untuk meratakan distribusi pendapatan agar tidak terjadi ketegangan – ketegangan social. Dikatakan flexible karena mengikuti pendapatan, apabila pendapatan besar maka jumlah pajak yang di bayar besar dan begitu sebaliknya.
Efek dari goncangan kebijakan fiskal dalam perekonomian
- Dianalisa dengan vektor regresif. Merupakan suatu pendekatan untuk menganalisa efek yang mungkin saja terjadi akibat dari goncangan kebijakan fiskal. Pendekatan ini tidak memerlukan variabel tertentu untuk mengidentifikasinya.
- Pendekatan metode vektor autoregresif. Dimanfaatkan untuk mengetahui kemungkinan model perubahan kebijakan fiskal yang harus dilakukan pemerintah nantinya akibat dari guncangan yang terjadi.
.
Pengeluaran pemerintah (tercatat dalam APBN) sebaiknya sesuai dengan komposisi yang diperlukan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pendapatan pemerintah berasal dari pajak yang dibayar oleh masyarakat yang nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas umum, distribusi pendapatan, dll. Jika terjadi guncangan dalam kebijakan fiskal antara pajak dan pengeluaran akan membawa negara tersebut pada ketidakstabilan ekonomi.
Pengeluaran pemerintah (tercatat dalam APBN) sebaiknya sesuai dengan komposisi yang diperlukan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pendapatan pemerintah berasal dari pajak yang dibayar oleh masyarakat yang nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas umum, distribusi pendapatan, dll. Jika terjadi guncangan dalam kebijakan fiskal antara pajak dan pengeluaran akan membawa negara tersebut pada ketidakstabilan ekonomi.
Berbagai Kebijakan Pemerintah dalam Perekonomian Indonesia
Kondisi perekonomian Indonesia dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator, misalnya pendapatan nasional dan Produk Domestik Bruto (PDB). pendapatan nasional dan PDB yang tinggi menandakan kondisi perekonomian suatu negara sedang bergairah.
Pemerintah mempunyai berbagai kebijakan untuk menjaga atau memperbaiki kualitas perekonomian Indonesia. Yang pertama adalah kebijakan fiskal. kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Kebijakan fiskal mempunyai berbagai bentuk. salah satu bentuk kebijakan fiskal yang sedang marak adalah BLT. banyak orang melihat BLT hanya bantuan kepada orang yang kurang mampu. sebenarnya di balik itu ada tujuan khusus dari pemerintah. BLT diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, daya beli masyarakat juga meningkat. Dengan demikian permintaan dari masyarakat juga meningkat. meningkatnya permintaan dari masyarakat akan mendorong produksi yang pada akhirnya akan memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia.
Contoh lain dari kebijakan fiskal adalah proyek-proyek yang diadakan oleh pemerintah. katakanlah pemerintah mengadakan proyek membangun jalan raya. dalam proyek ini pemerintah membutuhkan buruh dan pekerja lain untuk menyelesaikannya. dengan kata lain proyek ini menyerap SDM sebagai tenaga kerja. hal ini membuat pendapatan orang yang bekerja di situ bertambah. dengan bertambahnya pendapatan mereka akan terjadi efek yang sama dengan BLT tadi.
Kebijakan fiskal juga dapat berupa kostumisasi APBN oleh pemerintah. misalnya dengan deficit financing. deficit financing adalah anggaran dengan menetapkan pengeluaran > penerimaan. deficit financing dapat dilakukan dengan berbagai cara. dahulu pemerintahan Bung Karno pernah menerapkannya dengan cara memperbanyak utang dengan meminjam dari Bank Indonesia. yang terjadi kemudian adalah inflasi besar-besaran (hyper inflation) karena uang yang beredar di masyarakat sangat banyak. Untuk menutup anggaran yang defisit dipinjamlah uang dari rakyat.
Sayangnya, rakyat tidak mempunyai cukup uang untuk memberi pinjaman pada pemerintah. Akhirnya, pemerintah terpaksa meminjam uang dari luar negeri. Tidak hanya Indonesia, tetapi Amerika Serikat juga pernah menerapkan deficit financing dengan mengadakan suatu proyek. proyek tersebut adalah normalisasi sungan Mississipi dengan nama Tenesse Valley Project. Proyek ini dimaksudkan agar tidak terjadi banjir. Proyek ini adalah contoh proyek yang menerapkan prinsip padat karya. Dengan adanya proyek ini pengeluaran pemerintah memang bertambah, tetapi pendapatan masyarakat juga naik. Pada akhirnya hal ini akan mendorong kegiatan ekonomi agar menjadi bergairah
Macam-Macam Kebijaksanaan Fiskal.
1) Kebijaksanaan Fiskal Otomatis.
Kebijaksanaan fiskal otomatis terutama meliputi :
- Perubahan Otomatis Dalam Penerimaan Pajak
Dalam sistem pajak yang bebas akan tergantung pada pajak perseorangan yang progresif dan pendapatan perusahaan. Pajak progresif berguna dalam stabilitas, sebab setelah mengalami kegagalan dalam pendapatan maka jika pemerintah tidak membuat perubahan dalam tingkat pajaknya, maka akan mengakibatkan penurunan pada penerimaan pajak bagi negara. Perubahan pajak-pajak tertentu sangat berguna sebab mereka bisa menjadi obat yg tepat jika produksi (output) berkurang maka penerimaan pajak akan menurun, secara otomatis dengan cara demikian akan membantu mempertahankan pendapatan perseorangan dan pengeluaran output mungkin tidak menurunkan sebanyak itu, tetapi sebaliknya akan meningkat.
- Asuransi Pengangguran, Kesejahteraan dan Transfer Payment Lainnya.
Asuransi pengangguran adalah salah satu bentuk transfer payment. Bentuk asuransi pengangguran ini memompa dana ke dalam atau keluar dari perekonomian dalam lingkup/siklus yang berlawanan menstabilkan jalan perekonomian.
Ø Keterbatasan Kebijakan Fiskal Otomatis.
Kebijaksanaan otomatis cenderung untuk pajak-pajak yang merupakan bagian dari beberapa dana ekstra dari GNP, artinya bahwa ukuran dari ‘’multiplier’’ kebijakan otomatis dilaksanakan mengurangi sebagian dari banyaknya fluktuasi dalam perekonomian.
2) Kebijaksanaan Fiskal Bebas (Discretionary).
Kebijaksanaan fiskal bebas (Discretionary) meliputi pembuatan kebijaksanaan tentang :
a) Pekerjaan umum dan program pengeluaran pemerintah lainnya.
b) Proyek padat karya.
c) Tingkat pajak.
Ø Indikator Kebijaksanaan Fiskal.
Dalam kebijaksanaan fiskal, indikator yang biasanya dipakai adalah anggaran defisit yakni selisih antara pengeluaran pemerintah dengan penerimaan yang biasa di formulasikan sebagai berikut:
Defisit = G – tY + R
Dimana:
G = Pengeluaran pemerintah.
t = Tarif pajak.
Y= Pendapatan nasional.
R= Pengeluaran untuk transfer.
Faktor yang mempengaruhi defisit anggaran pemerintah adalah kebijaksanaan moneter. Kebijaksanaan moneter yang ekspansif cenderung akan menaikan pendapatan sedangkan kontraktif akan menurunkan pendapatan. Kedua kebijakan itu pada akhirnya memang akan mempengaruhi pula defisit, anggaran belanja, sebab itu sebab itu kita bisa keliru jika menggunakan defisit anggaran belanja untuk mengukur kebijaksanaan fiskal pendapatan.
Disusun Oleh :
Kelompok 6 :
a) Ayu Rizky Amelia (100404020093)
b) Ari Kusumayanti Sadi Putra (100404020092)
c) Vara Sauvika (100404020091)
Disusun Oleh :
Kelompok 6 :
a) Ayu Rizky Amelia (100404020093)
b) Ari Kusumayanti Sadi Putra (100404020092)
c) Vara Sauvika (100404020091)
Kelompok 7 :
a) Alvius Dwi K (100404020071)
b) Retno Salupi (100404020072)
c) Anik Murofi’ah (100404020073)
